Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007

Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka terhadap satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas;
Penerapan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dapat dilaksanakan dengan badan layanan umum;
Untuk melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di daerah, maka perlu adanya pengaturan lebih lanjut;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dasar hukum Peraturan Bupati Bungo Nomor 1 Tahun 2007 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti Undang-Undang 3 Tahun 2005
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, yang meliputi;
AZAS DAN TUJUAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH;
PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN PELAYANAN;
STANDAR DAN TARIF LAYANAN;
PENGELOLAAN KEUANGAN;
TATA KELOLA;
REMUNERASI;
KEPEGAWAIAN;
KETENTUAN PERALIHAN.