Peraturan Bupati Bungo Nomor 17 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Bungo Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir di Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Bungo

ABSTRAK

Peraturan Bupati Bungo Nomor 17 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19 (Covid-1 9) dilakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
b. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana maksud dalam huruf a dan untuk mensinergikan dengan berbagai kebijakan percepatan penanganan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dalam Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Antisipasi Corona Virus Disease 19 (Covid- 19);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas clan Bayi Baru Lahir Di Era Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Bungo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyeienggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) Sebaga Bencana Nasionai;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang peiayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamii, Masa Hamii, Persalinan, dan Masa Sesudah Meiahirkan, Penyeienggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosiai Berskaia Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN IBU HAMIL, BERSALIN, NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR DI ERA ADAPTASI KEBIASAAN BARU DI KABUPATEN BUNGO.