Peraturan Bupati Buol Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Bupati Buol Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit

ABSTRAK

Peraturan Bupati Buol Nomor 8 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam upaya untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang didukung kualitas lingkungan, menghapus ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta mencegah konflik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, perlu dilakukan penundaan dan/atau pembatalan penerbitan izin usaha perkebunan kelapa sawit dan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru;
bahwa kapasitas dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Buol sudah tidak memenuhi syarat kualitas lingkungan guna peruntukan perluasan dan/atau pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
bahwa sesuai ketentuan dalam Diktum Kedelapan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit dan dalam rangka realisasi gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 19 Maret 2015, perlu dilakukan penataan pemberian izin serta penyempurnaan tata kelola perizinan di bidang perkebunan kelapa sawit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit.

Dasar hukum Peraturan Bupati Buol Nomor 8 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan.

Peraturan Bupati ini memuat:
antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Sasaran dan Manfaat;
c. Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit;
d. Ketentuan Penutup.