Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2017

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatangan Persyaratan Pensertifikatan Tanah Milik/dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap

ABSTRAK

Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan bahwa barang milik Negara/ Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pensertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap, diperlukan pelimpahan wewenang penandatanganan persyaratan pensertipikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persyaratan Pensertipikatan Tanah Milik/ Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

Dasar hukum Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pendelegasian wewenang penandatanganan persyaratan pensertifikatan tanah milik/dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.