Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 Tahun 2019

Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. bahwa kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
3. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;

Dasar hukum Peraturan Bupati Donggala Nomor 35 Tahun 2019 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
penyampaian LHKPN;
Unit Pengelola LHKPN;
pengawasan, dan
tata cara penjatuhan sanksi.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (275.22 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.