PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ende Tahun 2023
ABSTRAK
Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KM.7/2023 Tentang Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Atas Pemerintah Daerah Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 maka perlu dilakukan penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 96 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan ketentuan huruf h ayat (1) Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus maka perlu penyesuaian Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Peraturan Bupati Ende Nomor 16 Tahun 2023 ini adalah:
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;