Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK

Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 25 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tidak sesuai dengan kebutuhan, efektifitas kelembagaan, dan perlu dilakukan penataan terhadap Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bupati membentuk ULP Pemerintah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di Bagian atau Subbagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2018 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor J Tahun 2017
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 18 Tahun 2017

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II PEMBENTUKAN;
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN ;
BAB IV ORGANISASI ;
BAB V TATAKERJA;
BAB VI SISTEM INFORMASI ;
BAB VII TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP