Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2017

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013
Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008
Peraturan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur APBD, Penyusunan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Peralihan.