Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu guna pelaksanaan dan penataan perizinan usaha angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai upaya untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan di bidang angkutan maka perlu adanya suatu pedoman pelaksanaan pemberian izin usaha, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Usaha Angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007,
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008,
17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014, pd no 3 tahun 2008,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan No.6 Tahun 2012.

Dalam peraturan daerah bupati ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan izin usaha angkutan di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan umum;
Izin usaha angkutan;
Jenis pelayanan;
Persyaratan dan bentuk formulir;
Tata cara permohonan dan kewenangan penandatangani izin usaha angkuta;
kewajiban dan struktur besarnya tarif;
Pengawasan ketentuan peralihan;
Ketentuan penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (47.48 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.