Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2017

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan E-government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan e-Government dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang tepat sasaran melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu dibentuk Peraturan Kepala terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan E-Goverment;
2. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pengembangan E-Government dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 18 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar hukum Peraturan Bupati ini, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999,
2. Undang-Undang N0. 49 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000,
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008,
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 56 Tahun 2003, Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003,
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006,
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Maksud dan Tujuan;
Pelaksanaan E-Government;
Kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Pihak Ketiga;
Pemeliharaan dan Pelaporan;
Pembinaan dan Pengawasan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (127.39 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.