Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2016

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu penyelenggaraan kewenangan Desa selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar peruntukan Pembangunan Desa dapat berjalan secara optimal dan terarah, maka perlu adanya pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa, untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Halmahera Selatan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 2 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014,
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014,
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2015,
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 5,
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2009, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 17 Tahun 2011.

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Ddesa di Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penyusunan RPJM Desa;
Penyusunan RKP Desa;
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
Sumber-Sumber Keuangan Desa;
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (105.19 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.