Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dari Bupati kepada Camat

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 225 ayat (1) dan Pasal 226 ayat (1), (2) dan (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat, sehubungan dengan Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Daerah Oleh Bupati Kepada Camat, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan, maka ketentuan dimaksud perlu ditinjau kembali dan disesuaikan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dari Bupati kepada Camat.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 24 Tahun 2016 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000,
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23 Tahun 2006,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2007,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008, dan Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013.

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Daerah dari Bupati kepada Camat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kedudukan, Tugas, dan Wewenang;
Pembinaan dan Pengendalian;
Pendanaan;
Ketentuan Peralihan.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (138.12 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.