Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan peraturan bupati ini antara lain, yaitu dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah;
3. dalam rangka mengoptimalkan kinerja komunitas intelijen daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparatur unsur intelijen secara professional;
4. dalam rangka tertib administrasi kegiatan Kominda sesuai dengan Perarturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah perlu dilakukan penyesuaian agar optimal dihadapkan dengan perkembangan situasi daerah;
5. berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2015 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan bupati ini antara lain, yaitu Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999,
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002,
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011,
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012,
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012,
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2002,
17. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010, Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013,
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006,
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Perda Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008.

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum;
Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah;
Kelembagaan Komunitas;
Intelijen Daerah;
Pembinaan Pengawasan Dan Pelaporan;
Pembiyaan;
Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (35.14 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.