Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 22 Tahun 2019

Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 22 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dasar pertimbangan peraturan bupati ini, antara lain yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Halmahera Tengah.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 22 Tahun 2019 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan bupati ini, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990,
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003,
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004,
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
15. Permensos Nomor 14 Tahun 2016,
16. Peraturan Daerah Kab. Halteng Nomor 21 Tahun 2008,
17. Peraturan Daerah Kab. Halteng Nomor 9 Tahun 2014, dan Peraturan Daerah Kabupaten Halteng Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam peraturan bupati ini diatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Tengah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum;
kedudukan;
susunan organisasi;
tugas dan fungsi;
unit pelaksana teknis dinas;
kelompok jabatan fungsional;
eselonering, pengangkatan dan pemberhentian;
tata kerja;
ketentuan penutup. Peraturan bupati ini terdiri dari IX bab dan 38 pasal.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.87 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.