Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/36b/24/2009

Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/36b/24/2009 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2009

ABSTRAK

Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/36b/24/2009 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dasar pertimbangan dari peraturan ini diantaranya adalah bahwa peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro di daerah hanya dapat diwujudkan apabila didukungn dengan kemampuan managerial dan modal usaha yang memadai;
bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di daerah maka dibutuhkan sebuah kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk bantuan perkuatan modal usaha;
bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program bantuan penguatan modal usaha maka perlu didukung dnegan pedoman dan standar yang baku yang mengikat instansi yang berwenang dalam proses penyaluran bantuan penguatan modal usaha dan/atau Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupat tentang Pedoman Pemberian Bantuan Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Usaha Mikro di Kabupaten Halmahera Timur.

Dasar hukum Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/36b/24/2009 ini adalah:

Dasar Hukum dari Peraturan ini adalah Undang-Undang No 25 Tahun 1992
Undang-Undang No 20 Tahun 1995
Undang-Undang No 1 tahun 2003
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No 9 Tahun 2015
Undang-Undang No 33 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
Instruksi Presiden No 10 Tahun 1999
dan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur No 7 Tahun 2005.

Materi Pokok dalam peraturan ini terdiri dari Ketentuan Umum;
Tujuan dan Sasaran;
Sumber, Status dan Besarnya Bantuan Dana Bergulir;
Persyaratan, Seleksi dan Penetapan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Penerima Bantuan Dana Bergulir;
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bergulir;
Pemanfaatan dan Menakisme Pembayaran Imbalan Jasa dan/atau Bunga Oleh Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Koperasi atas Pemanfaatan Bantuan Dana bergulis;
Perguliran dan Pengalihan Dana Bergulir;
Susunan, Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (POKJA PUMKK);
Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana;
Penjamin Pelaksanaan Program;
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian;
Pembiayaan, dan
Penutup. Peraturan ini terdiri dari 13 bab dan 20 pasal.