Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar berjalan secara efisien dan efektif, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini;
3. sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 9 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003
4. UU. Nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
13. PERPRES Nomor 106 Tahun 2007
14. PERPRES Nomor 54 Tahun 2010
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
20. Peraturan Daerah Kab Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016
21. Peraturan Bupati Humbang hasunduta NO, 30 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentangn Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kedudukan, Tugas dan Wewenang, serta Susunan Organisasi, Tata Kerja, Pembiayaan

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (295.96 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.