Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2015

Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

ABSTRAK

Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2015 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa pemanfaatan hasil hutan negara dan hutan hak bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal tanpa mengurangi fungsinya;
bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bertujuan untuk menjamin legalitas usaha, legalitas produk berbahan baku kayu, mendorong ketertiban penatausahaan kayu, serta menanggulangi penebangan ilegal dan perdagangan kayu ilegal;
bahwa pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan belum berjalan dengan baik;
bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dalam Peraturan Bupati.

Dasar hukum Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2015 ini adalah:

Undang-Undang No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 1965
Undang-Undang No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 19 Tahun 2004
Undang-Undang No 32 Tahun 2009
Undang-Undang No 3 Tahun 2013
Undang-Undang No 18 Tahun 2013
Undang-Undang No 7 Tahun 2014
Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-11/2006
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-11/2012
Permen Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-11/2014
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.55/Menhut-11/2014
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014
Peraturan Daerah Jombang No 16 Tahun 2008

Kebijakan pelaksanaan SVLK diperuntukkan bagi pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/ atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK.