Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2019

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka Kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten. Hal ini berarti bahwa Pemeriintah Kabupaten bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan untuk meningkatkan derajat Kesehatan di wilayahnya;
bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai salah satu sarana Kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang srtategis dalam mempercepat peningktan derajat Kesehatan masyarakat sehingga Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yangbermutu sesuai dengan pola tata kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah, Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pengkadan.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2019 ini adalah:

Undang-Undang No 27 Tahun 1959,
Undang-Undang No 17 Tahun 2003,
Undang-Undang No 15 Tahun 2004,
Undang-Undang No 36 Tahun 2009,
Undang-Undang No 23 Tahun 2014,
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
PermenPAN No 28 Tahun 2004,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, permendagri No 100 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Kapuas Hulu No 28 Tahun 2015,
Peraturan Bupati Kapuas Hulu No 4 Tahun 2019,
Peraturan Bupati Kapuas Hulu No 9 Tahun 2019.