Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Organisasi Laboratorium Pengujian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk mendapatkan sertifikat akreditasi, laboratorium harus memenuhi SNI ISO/IEC L7O25 edisi termutakhir tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorirrm Kalibrasi;
bahwa persyaratan manajemen berdasarkan SNI ISO/IEC 77025 : 2008 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi bahwa organisasi laboratorium pengujian harus memiliki personil manajerial dan teknis yang memiliki wewenang lebih luas. Untuk memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana tercantum dalam L, ampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2AO9 tentang Laboratorium Lingkungan. Untuk memperoleh pengakuan sebagai laboratorium lingkungan, laboratorium w4jib memiliki sertifikat akreditasi laboratorim pengujian dengan lingkup parameter kualitas linglungan yang diterbitkan oleh lembaga akreditasi yang berwenang dan mempunyai identitas registrasi yang diterbitkarr oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dasar hukum Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahlun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan Bupati Katingan Nomor 88 Tahun 2016

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB LABORATORIUM PENGUJI.AN DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
BAB III SUSUNAN ORGANISASI;
BAB IV KEDUDUKAN DAN JABATAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP