Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2018

Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan kepada Camat dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro di Kabupaten Katingan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata CaraPelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah;
2. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan berdasarakan keadaan di lapangan mengenai IUMK agar tidak teijadi tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan oleh Kecamatan dengan DPMPTSP terutama Izin yang memerlukan dan berhubungan dengan Izin Lingkungan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diganti Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan;

Dasar hukum Peraturan Bupati Katingan Nomor 31 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN;
BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT;
BAB IV JENIS BIDANG USAHA MIKRO;
BAB V KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL;
BAB VI TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN;
BAB VII KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN;
BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM);
BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XI PENDANAAN;
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP;

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (903.2 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.