Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2018

Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengusulan dan Penetapan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Katingan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hutan adat di wilayah masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selama ini belum dilakukan pengusulan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan

Dasar hukum Peraturan Bupati Katingan Nomor 34 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.34 / Menlhk/ Setjen/ Kum.l/ 5/2017
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III RUANG LINGKUP;
BAB IV KRITERIA HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB V PENGUSULAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB III PENETAPAN HUTAN ADAT DI WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT;
BAB V PEMBIAYAAN;
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (551.91 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.