Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 20l7 lentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diundangkan dalam kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5 dan Tambahan l, embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 153 maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan;
2. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala DPMPD Kabupaten Kediri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 141/63/418.24/2017, perihal Pembentukan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Berita Acara Rapat Koordinasi membahas Pembentukan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor 141/299/418.24/2017 tanggal 14 Maret 2017, petlu menyusun Peraturan Bupati Kediri sebagai petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;

Dasar hukum Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l5 Nomor 58 Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentartg Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangun€
15. ur Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147)
21. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 151)

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Diubah sebagian dengan :

1. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Mengubah ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 7, pasal 10 ayat (1), pasal 16, pasal 19 ayat (3) dan (4)

Download Peraturan Bupati Kediri Nomor 10 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:

Download PDF (6.4 MB)

Preview Dokumen

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.