PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Keerom Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK
Peraturan Bupati Keerom Nomor 24 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksaan RKPD Tahun 2023 dan mempertimbangkan penyesuaian rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023 dengan keadaan terkini agar dicapai pelaksanaan pembangunan yang optimal maka Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati Keerom Nomor 24 Tahun 2023 ini adalah:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969,
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001,
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 ,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ,
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 ,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021,. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 ,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2022 ,
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2019,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 3 Tahun 2006 ,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2013,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2016,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2021,
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 51 Tahun 2022 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021,
Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2023,
Peraturan Bupati Keerom Nomor 46 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Keerom Nomor 1 Tahun 2023, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.