Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e, serta Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Jaminan Persalinan dan berdasarkan pertimbangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 443.52/148/DINKES-KESMAS tanggal 12 Februari 2017, maka dipandang perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan

Dasar hukum Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
12. Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
15. Kepmendagri Nomor: 132.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau
16. Peda Kabupaten Kepulauan Meranti nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
18. Pebup Kepulauan Meranti Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Dalam peraturan ini diatur tentang pelayanan kesehatan bagi ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir sehingga bisa meningkat cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terutama bagi ibu hamil dengan akses sulit dan ibu hamil dengan faktor resiko tinggi melalui penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (70.02 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.