PeraturanPedia.com – Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah/Negara pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK
Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa dalam rangka upaya penyelesaian Kerugian Daerah/Negara dan untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah/Negara agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, perlu adanya ketentuan yang mengatur pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugbahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Kerugian Daerah/Negara Kab. Kep. Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan Kerugian Daerah/Negara Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02/MPTGR-TGR tanggal 19 Februari 2020.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2021 ini adalah:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009,
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Kepmendagri Nomor 131.14-664 Tahun 2016, Inmendagri Nomor 21 Tahun 1997. Peraturan Daerah Kab. Kep. Meranti Nomor 9 Tahun 2016
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.