Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 8 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kepulauan Sitaro Nomor 8 Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
10. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017.

Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (2.02 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.