Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pertanggungjawaban Atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas yang Dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa untuk tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memenuhi kaidah-kaidah pertanggungjawaban atas komponen biaya yang dikeluarkan maka dipandang perlu diatur bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas, bahwa bentuk pertanggungjawaban atas komponen biaya perjalanan dinas telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 6 Tahun 2021 ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pada Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban atas Komponen Biaya Perjalanan Dinas yang di biayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai berikut, Sewa kendaraan dalam kota, Biaya transportasi, biaya penginapan, Uang Harian, Biaya tes covid-19. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.