Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2017

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kab. Ketapang

ABSTRAK

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Agar pelaporan dan pemeriksaan harta kekayaan setiap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk melaporkan kekayaannya. Untuk memperkuat komitmen sebagaimana dimaksud pada huruf b diperlukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan laporan harta kekayaan, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dasar hukum Peraturan Bupati Ketapang Nomor 31 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965,
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,
6. Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Wajib LHKPN, Penyampaian LHKPN, Pengelola LHKPN, Hukuman, Tata Cara Penjatuhan Hukuman, dan Ketentuan Penutup.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (172.25 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.