Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perdagangan dan Industri, Bidang Pendapatan Daerah dan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Lingkungan Kab. Ketapang
ABSTRAK
Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan operasional dan administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kegiatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ketapang, perlu adanya Standar Operasional Prosedur;
Dasar hukum Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2018 ini adalah:
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang No 27 Tahun 1959,
- Undang-Undang No 28 Tahun 2002,
- Undang-Undang No.23 Tahun 2006,
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008,
- Undang-Undang No.25 Tahun 2009,
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009,
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011,
- Undang-Undang No.3 Tahun 2014,
- Undang-Undang No.23 Tahun 2014,
- Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2005,
- Peraturan Pemerintah No.107 Tahun 2015,
- Permendag No.36/M-DAG/PER/9/2007
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2010
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010,
- PermanRB No.35 Tahun 2012,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2016,
- Peraturan Bupati No.37 Tahun 2012
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup, dan
Ketentuan Penutup.
DETAIL PERATURAN
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Bupati Ketapang Nomor 8 Tahun 2018 melalui link di bawah ini:
Lampiran I – Perbup Nomor 8 Tahun 2018
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.