Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang

ABSTRAK

Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Ketapang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun, juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau tugasnya

Dasar hukum Peraturan Bupati Ketapang Nomor 9 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang No.27 Tahun 1959,
2. Undang-Undang No.28 Tahun 1999,
3. Undang-Undang No.31 Tahun 1999,
4. Undang-Undang No.30 Tahun 2002,
5. Undang-Undang No.23 Tahun 2014,
6. Undang-Undang No.5 Tahun 2014,
7. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005,
8. Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010, perpres No.55 Tahun 2012,
9. Peraturan KPK No.2 Tahun 2014,
10. PermenpanRB No.52 Tahun 2014,
11. Peraturan Daerah No.10 tahun 2016

Ketentuan Umum;
maksud, Tujuan dan prinsip;
Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
Unit Pengendalian Gratifikasi;
Pengawasan;
Perlindungan dan Penghargaan;
Sanksi;
Pembiayaan;
Ketentuan Penutup

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1.07 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.