Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah Se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 257/PMK.07 12015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah se Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2017.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 7 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum: Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07 / 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 46 Tahun 2016
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 5 Tahun 2017
Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-734/ PK/ 2016.

Peraturan ini memuat:
tentang Alokasi Dana Desa Peralihan Kegiatan Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotabaru TA 2017 dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Dasar dan Tujuan Penetapan;
Mekanisme Penyaluran, Pencairan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
Pembinaan dan Pengawasan, dan
Ketentuan Penutup.