Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang profesional dan mandiri, maka kelembagaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang saat ini masih menjadi bagian dari Tugas dan Fungsipada Bagian Pengendalian Pembangunan dan bersifat Ad Hoc perlu ditingkatkan menjadi Bagian Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Daerah yang berdiri sendiri;
2. bahwa berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel pembentukan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Kudus layak membentuk Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berdiri sendiri;
3. bahwa dengan dibentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasa menjadi Bagian tersendiri sebagaimana dimaksud huruf b, diharapkan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terselenggarasecara efisien dan efektif;
4. bahwa dengan dibentuknya Bagian Pengadaan Barang/Jasasebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016Tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, TugasdanFungsi Serta Tata KerjaSekretariat Daerah, Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Dan Inspektorat DaerahKabupatenKudus;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf cdanhurufd, perlu menetapkanPeraturan Bupati;

Dasar hukum Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal
7. Peraturan PresidenNomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus sebagai berikut:
– Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Pasal 3) – Tugas dari Subbagian Pemerintahan (Pasal 11) – Tugas Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pasal 19) – Fungsi Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pasal 20) – Bagian dari Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat (Pasal 21) – Tugas dari Bagian PerekonomiandanAdministrasi Pembangunan (Pasal 22) – BagianPerekonomiandanAdministrasi Pembangunan (Pasal 23) – Tugas dari Subbagian Perekonomian (Pasal 24) – Tugas dari Subbagian Administrasi Pembangunan (Pasal 25) – Tugas Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 26) – Bagian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 27) – Tugas Subbagian Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 28) – Tugas Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 29) – Tugas Subbagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik (Pasal 41) – Tugas Bagian Perlengkapan dan Keuangan (Pasal 43)

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (80.85 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.