Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 77 Tahun 2020 Ttg Penjabaran APBD TA 2021

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 43 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2021, telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga, dinyatakan bahwa belanja keperluan mendesak lainnya, kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan dan/atau kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah, perlu menggeser belanja langsung ke Belanja Tidak Terduga, bahwa penambahan pendapatan di Dana Perimbangan, penggeseran Belanja Tidak Terduga, perubahan uraian dalam sub rincian obyek belanja OPD, perubahan antar rincian obyek belanja OPD, penambahan pendapatan dan penyesuaian rincian anggaran bersumber Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan perubahan nama kegiatan dan rincian anggaran menyesuaikan pemetaan Kegiatan DAK.

Dasar hukum peraturan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK’
07/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 79 Tahun 2015, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020.

Materi pokok :

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.578.872.013.759,00 berkurang sebesar Rp13.464.863.242,00 menjadi Rp1.565.407.150.517,00.