Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Kampung

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung dan salah satu sumber pendapatan kampung adalah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten serta Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
4. Undang-Undang No.28 Tahun 2009
5. Undang-Undang No.6 Tahun 2014
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2003
7. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015
10. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2016
11. Peraturan Presiden No.2 Tahun 2015
12. Peraturan Presiden No.12 Tahun 2015
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014
16. Permendes PDTT No.5 Tahun 2016
17. dan,
18. Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016.

ADK digunakan untuk:
a. pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung maksimal sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagi kampung yang ADK nya dibawah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan maksimal sebesar 50% ( lima puluh perseratus) bagi Kampung yang ADK nya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 ( tujuh ratus juta rupiah ) dari jumlah ADK yang diterima, dan
b. belanja lainnya sisa dari jumlah ADK yang diterima oleh Kampung setelah digunakan untuk pembayaran penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Kampung.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (488.1 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.