Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

guna terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memberikan pedoman yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan, diperlukan pedoman penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2003
Undang-Undang No.30 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2015
PermenPU No.31/PRT/M/2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010
Perka LKPeraturan Pemerintah No.13 Tahun 2012
Perka LKPeraturan Pemerintah No.14 Tahun 2012
Perka LKPeraturan Pemerintah No.18 Tahun 2014
Perka LKPeraturan Pemerintah No.1 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016
dan,
Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat No.29 Tahun 2016.

Kelompok Kerja menyerahkan laporan hasil pelelangan atau seleksi beserta dokumen asli dan softcopy hasil lelang atau seleksi ke ULP Daerah, ULP Daerah menerima dokumen hasil lelang atau seleksi, meneliti kelengkapan dokumen. Mekanisme pelaporan pelaksanaan pekerjaan/paket pekerjaan dilaksanakan secara manual, dan menggunakan media fisik (hard copy) dan/atau media perangkat lunak (softcopy).