Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. dalam rangka menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003
4. Undang-Undang No.1 Tahun 2004
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2004
6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004
7. Undang-Undang No.17 Tahun 2007
8. Undang-Undang No.12 Tahun 2011
9. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2003
10. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015
13. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008
14. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2016
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2016
19. Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat No.3 Tahun 2016 dan,
20. Peraturan Daerah Kab. Kutai Barat No.7 Tahun 2016

RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dengan mengacu RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Timur, kondisi lingkungan strategis daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan Renja-PD.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (87.95 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.