Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPEB, sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, pengintegrasian dan pengembangan SPEB perlu kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh OPD. Untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPEB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2019 ini adalah:

1. Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000
3. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016
4. Undang-Undang No.14 Tahun 2008
5. Undang-Undang No.25 Tahun 2009
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015
7. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2012
8. Peraturan Pemerintah No.95 tahun 2018
9. dan,
10. PermenpanRB No.5 tahun 2018.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perencanaan SPBE;
b. percepatan pelaksanaan SPBE;
c. keabsahan dokumen Elektronik;
d. sistem pengamanan Informasi, dan
e. pelayanan publik berbasis SPBE f. pengawasan, pengendalian dan evaluasi SPBE.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (134.26 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email [email protected], terima kasih.