Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat penting untuk tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pencegahan korupsi bekerjasama secara sinergis dengan Komisi PemberantasanKorupsi dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Dengan adanya perubahan pengisian dan penyampaian pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kedalam Sistem Aplikasi sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta untuk memudahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara secara efektif dan efisien, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya diperlukan Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dasar Hukum:
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
UU Nomor 27 Tahun 1959;
UU Nomor 28 Tahun 1999;
UU Nomor 31 Tahun 1999;
UU Nomor 30 Tahun 2002;
UU Nomor 5 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemkab Kutai Kartanegara, termasuk juga diatur tentang:
Ketentuan Umum;
Wajib Lapor;
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara;
Pengelola Laporan Harta kekayaan Pejabat Negara;
Pengawasan;
Sanksi;
Tata Cara Penjatuhan Sanksi;
Monitoring dan Evaluasi;
Ketentuan Penutup
Mencabut :
Download Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2019 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa…
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan…
Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
This website uses cookies.