Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2019

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Sewa

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah khususnya dalam Pemanfatan barang milik daerah dengan cara sewa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Dengan Cara Sewa

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 41 Tahun 2019 ini adalah:

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.7 Tahun 2000
Undang-Undang No.17 Tahun 2003
Undang-Undang No 1 Tahun 2004
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2016
Peraturan Daerah No.5 Tahun 2018

Petunjuk pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah dengan cara sewa.Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan:
a. mengoptimalkan pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang;
dari/atau c. mencegah penggunaan BMD oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan Pemda dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemda.