Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 43 Tahun 2019

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi untuk Surat Izin Apotek

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 43 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa berdasarkan ayat (2) Pasal 12 Permenkes RI No.9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
bahwa Apotek rnerupakan salah satu pelayanan kesehatan yang berperan untuk memenuhi kebutuhan farmasi kepada masyarakat, maka perlu diatur pemberian rekomendasi untuk Surat lzin Apotek di Kab.Kutim bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Untuk Surat lzin Apotek;

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 43 Tahun 2019 ini adalah:

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.7 Tahun 2000
Undang-Undang No.36 Tahun 2009
Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.9 Tahun 2015
Undang-Undang No.36 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2019
Peraturan Menteri Kesehatan 889/MENKES/PER/V /2011
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan No.9 Tahun 2017

Tata cara pemberian rekomendasi untuk surat izin apotek. Setiap pemberian Surat Izin Apotek wajib mendapatkan Surat Rekomendasi dan Dinas Kesehatan. Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah dilakukan visitasi lapangan dan telah memenuhi persyaratan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan.