Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 80 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 80 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik

ABSTRAK

Berdasarkan Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021 Pasal 3 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan FungsionaI dan Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 2 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi. Untuk melaksanakan PP Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 4 tentang Perangkat Daerah dan Perda Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik

Dasar hukum Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 80 Tahun 2021 ini adalah :

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
UU Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 7 Tahun 2000;
UU Nomor 5 Tahun 2014;
UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU Nomor 11 Tahun 2020;
PP Nomor 18 Tahun 2016;
PP Nomor 11 Tahun 2017;
Permen PAN-RB Nomor 17 Tahun 2021;
Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021;
Perda Kutim Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Bupati Kutai Timur ini mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik. Bab di dalam peraturan ini memuat:

Kedudukan;
Susunan organisasi;
Tata Kerja;
Kepegawaian;
Pembiayaan;
Lampiran Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik. Susunan Organisasi terdiri dari:

a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
d. Bidang Infarastruktur TI dan Telematika terdiri dari:

Seksi Infrastrktur TI dan Komunikasi Data;
e. Bidang Persandian dan Statistik, terdiri dari:

1. Seksi Pembinaan Perangkat Sandi dan Keamanan Data;
2. Seksi Pengolahan Data Statistik, f. Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.