Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/ OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan menyatakan bahwa usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh bupati/walikota;
bahwa berdasarkan lampiran pada BAB II angka 5 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/ Kpts/PI.400 /2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 283/Kpts/PI.400/9/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/Kpts/PI.400/2/2018 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B), bupati/walikota dapat mendelegasikan kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan dibidang Perkebunan di kabupaten /kota yang bersangkutan;
bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi, maka perlu pelimpahkan kewenang penandatanganan Surat Tanda daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B);

Dasar hukum Peraturan Bupati Labuhan Batu Selatan Nomor 1 Tahun 2023 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Ini Adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013),Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022,
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021,
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/ Permentan/KB.410/6/2017,Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu SelatanNomor 5 Tahun 2021.