Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 3 Tahun 2021 ini ditetapkan dalam rangka salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah dengan pihak tertentu dan menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, adil dan transparan diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
Dasar hukum Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 3 Tahun 2021 ini adalah :
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM;
MAKSUD DAN TUJUAN;
RUANG LINGKUP;
SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN;
JENIS BENTURAN KEPENTINGAN;
PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN;
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN;
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN;
MEKANISME PENGENAAN SANKSI;
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN;
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN;
KETENTUAN PENUTUP
Belum ada data…
Download Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 3 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.
Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang Bersumber…
Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di…
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima
Tata Cara Pengalokasian Bagian Desa dari Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2023
Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
This website uses cookies.