Peraturan Bupati Lahat Nomor 19 Tahun 2017

Peraturan Bupati Lahat Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lahat Nomor 19 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

Dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Peraturan Bupati Lahat Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti dengan menetapkan peraturan bupati ini.

Dasar hukum Peraturan Bupati Lahat Nomor 19 Tahun 2017 ini adalah:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012
Peraturan bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012
Perka Arsip Nasional Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang tata kearsipan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan definisi Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. Bupati melalui Sekretaris Daerah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Kepala SKPD melalui Sekretaris SKPD atau Pejabat yang menangani tata usaha bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Diatur pula mengenai:
tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan kearsipan, pelaksanaan, pola klasifikasi, jadwal retensi arsip, pengurusan surat, pemberkasan, pemeliharaan, pengamanan, dan peminjaman arsip, penyusutan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup.