Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
ABSTRAK
Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu disusun dan diatur Standarisasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
- bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat perlu direvisi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.
Dasar hukum Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 ini adalah:
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/1972
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1424/Menkes/XI/2002
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts.OT/10/2005
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/05/2006
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36-M.DAG/PER/9/2007
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/1/2010
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomorb HK.02.02/MENKES/148/I/2010
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/III/2010/ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/2011
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomoe 19 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M/DAG/PER/12/2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014
- Peraturan Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2015
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017
- Peraturan Menteri Kesehaatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017
- Peraturan Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 02 Tahun 2014
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016
- Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendahuluan, Gambaran standar operasional prosedur pelayanan, Standar operasional prosedur pelayanan dan Penutup.
DETAIL PERATURAN
Entitas
Pemerintah Kabupaten Langkat
Tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat
Ditetapkan Tanggal
07 Oktober 2017
Diundangkan Tanggal
07 Oktober 2017
Berlaku Tanggal
07 Oktober 2017
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 melalui link di bawah ini:
Download PDF (5.95 MB)
Preview Dokumen
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.