Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017

Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat

ABSTRAK

Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

bahwa dalam rangka menciptakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu perlu disusun dan diatur Standarisasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur kewenangan daerah maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat perlu direvisi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam teks diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Dasar hukum Peraturan Bupati Langkat Nomor 33 Tahun 2017 ini adalah:

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/KAB/B.VIII/1972
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1392/Menkes/SK/XII/2001
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1424/Menkes/XI/2002
Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2003
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts.OT/10/2005
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/05/2006
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36-M.DAG/PER/9/2007
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/PERMENTAN/OT.140/1/2010
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomorb HK.02.02/MENKES/148/I/2010
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/Menkes/Per/III/2010/ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2011
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/2011
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomoe 19 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M/DAG/PER/12/2013
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014
Peraturan Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2015
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/PERMENTAN/PK.110/11/2015
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017
Peraturan Menteri Kesehaatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Menteri Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 03 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 02 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Langkat Nomor 58 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pendahuluan, Gambaran standar operasional prosedur pelayanan, Standar operasional prosedur pelayanan dan Penutup.