Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2017

Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penugas Guru Honorer/non PNS kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

ABSTRAK

Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Lampiran Bab V Subbab B angka 9 huruf d Guru Honorer yang bertugas di Sekolah Negeri wajib mendapatkan Surat Penugasan dari Pemerintah Daerah;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penugasan Guru Honorer/Non PNS Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

Dasar hukum Peraturan Bupati Langkat Nomor 37 Tahun 2017 ini adalah:

1. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Drt tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 15 Tahun 2010
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2017
9. Peraturan Daerah kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati langkat Nomor 58 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Penugasan Guru Honorer/Non PNS Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (174.45 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.