Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :
bahwa konvergensi stunting merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting;
bahwa Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai kewenangan yang dimiliki desa sehingga perlu memberikan rujukan kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. Nomor 52 Tahun 1999;
UU. Nomor 25 Tahun 2004;
UU. Nomor 14 Tahun 2008;
UU. Nomor 6 Tahun 2014;
UU. Nomor 23 Tahun 2014;
PP. Nomor 43 Tahun 2014;
PP. Nomor 60 Tahun 2014;
PerMenkes RI Nomor 2269/PerMenkes/XI/2011;
PerMenkes RI Nomor 65 Tahun 2013;
PerMenkes Nomor 66 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014;
Permendesa, PDTT Nomor 2 Tahun 2015;
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016;
Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Permendesa, PDTT RI Nomor 17 Tahun 2019;
PMK Nomor 61/PMK.07.2019;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 71 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020;
Perbup Lembata Nomor 2 Tahun 2019;
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017;
Instruksi Mendagri Nomor 440/1959/SJ;
Surat Mendagri Nomor 440/7607/Bangda;
Surat Menteri Desa,PDTT RI Nomor 07/PMD.00.01/II/2019.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum;
II. Maksud dan Tujuan;
III. Kewenangan Desa dan Peran Desa dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi;
IV. Intervensi Pencegahan dan Penanganan;
V. Tahapan Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa;
VI. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Instervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa;
VII. Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa;
VIII. Pembiayaan;
IX. Pembinaan dan Pengawasan;
X. Ketentuan Penutup.
Belum ada data…
Download Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2021 melalui link di bawah ini:
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
Pendelegasian Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa…
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 268 Tahun 2022 tentang Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan…
Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan…
This website uses cookies.