Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2021

PERATURANPEDIA.COM – Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penengahan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan :

bahwa konvergensi stunting merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinir dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting;
bahwa Desa memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting sesuai kewenangan yang dimiliki desa sehingga perlu memberikan rujukan kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi.

Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. Nomor 52 Tahun 1999;
UU. Nomor 25 Tahun 2004;
UU. Nomor 14 Tahun 2008;
UU. Nomor 6 Tahun 2014;
UU. Nomor 23 Tahun 2014;
PP. Nomor 43 Tahun 2014;
PP. Nomor 60 Tahun 2014;
PerMenkes RI Nomor 2269/PerMenkes/XI/2011;
PerMenkes RI Nomor 65 Tahun 2013;
PerMenkes Nomor 66 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014;
Permendesa, PDTT Nomor 2 Tahun 2015;
Permendagri Nomor 44 Tahun 2016;
Permen PPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018;
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018;
Permendesa, PDTT RI Nomor 17 Tahun 2019;
PMK Nomor 61/PMK.07.2019;
Peraturan Gubernur NTT Nomor 71 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020;
Perbup Lembata Nomor 2 Tahun 2019;
Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2017;
Instruksi Mendagri Nomor 440/1959/SJ;
Surat Mendagri Nomor 440/7607/Bangda;
Surat Menteri Desa,PDTT RI Nomor 07/PMD.00.01/II/2019.

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum;
II. Maksud dan Tujuan;
III. Kewenangan Desa dan Peran Desa dalam Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi;
IV. Intervensi Pencegahan dan Penanganan;
V. Tahapan Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa;
VI. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Instervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa;
VII. Kampanye dan Komunikasi Perubahan Perilaku Untuk Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Tingkat Desa;
VIII. Pembiayaan;
IX. Pembinaan dan Pengawasan;
X. Ketentuan Penutup.