Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2018

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2018 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan rincian Dana Nagari untuk setiap Nagari.

Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2018 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK/07/2017
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Kab. Limapuluh Kota Nomor 2 Tahun 2013
9. Peraturan Daerah Kab. Limapuluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kab. Limapuluh kota Nomor 8 Tahun 2017

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi, dan
c. Alokasi Formula. Alokasi dasar setiap desa dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Alokasi Afirmasi setiap Nagari diberikan kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (1001.3 KB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.