Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRAK

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan terpadu satu pintu, dimana dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Kabupaten, Bupati memberikan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten kepada Kepala OPD di Bidang Penanaman Modal dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana Bupati mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempercepat proses pelayanan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota

Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2017 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014
16. Permen Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
19. Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
20. Peraturan Daerah Kab. Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
21. Peraturan Bupati Kab. Lima Puluh Kota Nomor 56 Tahun 2016

– Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
pendelegasian wewenang dari Bupati Lima Puluh Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal guna menerbitkan/memberikan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemmudahan pelayanan dan informasi mengenai:
penanaman modal dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang lingkup mencakup pelayanan untuk semua jenis Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal yang diperlukan untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.

DETAIL PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum ada data…

Download PDF (2.09 MB)

Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.

Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/

Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.