Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 ini ditetapkan dengan pertimbangan:
- bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud diatas diperlukan rangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan terkait proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di daerah dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP);
- bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam bentuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu dibentuk pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dasar hukum Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2017 ini adalah:
- Undang-Undang No 12 Tahun 1956
- Undang-Undang No 28 Tahun 1999
- Undang-Undang No 17 Tahun 2003
- Undang-Undang No 15 Tahun 2004
- Undang-Undang No 12 Tahun 2011
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 35 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 6 Tahun 2016
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016
- dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat:
tentang:
Ketentuan Umum;
Prinsip Manfaat dan Ruang Lingkup;
Jenis, Format, Simbol dan Dokumen SOP;
Langkah-langkah Penyusunan SOP-AP;
Persiapan;
Identifikasi Kebutuhan;
Penyusunan SOP;
Pelaksanaan;
Pengawasan Pelaksanaan;
Pengkajian Ulang dan Penyempurnaan SOP;
Evaluasi;
Pelaporan, dan
Ketentuan Penutup.
DETAIL PERATURAN
Entitas
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Ditetapkan Tanggal
14 Juli 2017
Diundangkan Tanggal
14 Juli 2017
Berlaku Tanggal
14 Juli 2017
Sumber
Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 No 23
STATUS PERATURAN
Belum ada data…
Download PDF (693.18 KB)
Terima kasih sudah berkunjung. Semoga informasi ini bermanfaat.
Sumber file : https://peraturan.bpk.go.id/
Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia.com, terima kasih.